BISNISTANGERANG.COM- Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, baik di tingkat APBN maupun APBD, berdampak signifikan pada industri perhotelan, terutama di segmen MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).
Dengan adanya penghematan anggaran, instansi pemerintah menjadi lebih selektif dalam menyelenggarakan acara resmi. Hal ini berujung pada berkurangnya frekuensi atau skala acara MICE di hotel. Banyak pertemuan, seminar, dan pelatihan yang sebelumnya diadakan di hotel kini mengalami pembatalan atau dialihkan ke venue yang lebih hemat biaya, seperti kantor pemerintahan atau pusat pelatihan milik instansi.
Dampak terhadap Pendapatan Hotel di Tangerang
Marketing Communication Hotel Golden Tulip Essential (GTE) Kota Tangerang, Kania, menyatakan bahwa pembatalan acara MICE oleh instansi pemerintah berdampak langsung pada pendapatan hotel, terutama bagi hotel yang sangat bergantung pada segmen ini sebagai sumber utama pemasukan.
“Acara MICE melibatkan berbagai aspek bisnis hotel, seperti penyewaan ruang meeting, akomodasi tamu, catering, dan layanan tambahan lainnya. Dengan adanya pembatalan ini, hotel kehilangan pemasukan yang cukup besar,” ujar Kania, Kamis, 13 Februari 2025.
Sebagai respons terhadap penurunan pendapatan, pihak Hotel GTE menerapkan strategi dengan menekankan pada kebutuhan korporasi, pihak swasta, dan sektor non-pemerintah.
“Kami berfokus pada pasar swasta, seperti perusahaan korporasi, asosiasi, dan acara pernikahan yang masih memiliki kebutuhan untuk mengadakan event di hotel. Kami menawarkan paket MICE yang lebih kompetitif, dengan diskon khusus atau fasilitas tambahan guna menarik pelanggan dari sektor non-pemerintah,” tandasnya.
Efisiensi Operasional dan Dampak terhadap Tenaga Kerja
Selain berkurangnya pendapatan, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah juga berdampak pada operasional hotel dan sektor tenaga kerja.
“Kami melakukan berbagai upaya efisiensi operasional untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan,” lanjut Kania.
Upaya tersebut meliputi optimalisasi penggunaan energi guna menekan biaya listrik dan operasional lainnya, pengurangan biaya operasional dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja, serta strategi adaptasi dan diversifikasi pasar.
Mengimbangi dampak dari kebijakan tersebut, Hotel GTE kini mulai mendiversifikasi pasar dan memperluas strategi pemasaran.
“Kami meningkatkan fokus pada wisatawan leisure dengan menawarkan paket staycation, liburan keluarga, dan weekend getaway. Kami juga memanfaatkan platform digital, seperti media sosial, online travel agency (OTA), dan email marketing, untuk menjangkau audiens yang lebih luas,” tambahnya.
Marketing Communication Atria Hotel, Angel, juga menyoroti pentingnya sektor MICE bagi industri perhotelan.
“Berpengaruh sekali karena pemerintah merupakan salah satu kontribusi terbesar untuk MICE di industri perhotelan,” ujar Angel pada Senin, 17 Februari 2025.
Namun, di tengah tantangan yang dihadapi, industri perhotelan terus berupaya menyesuaikan diri dengan berbagai strategi, salah satunya dengan memaksimalkan penetrasi pasar lain seperti corporate dan travel agent.
“Pengaruhnya sangat besar, dan strategi kami adalah dengan memaksimalkan penetrasi market lain, salah satunya corporate dan travel agent,” tambahnya.
Selain strategi pemasaran yang lebih luas, efisiensi tenaga kerja juga menjadi salah satu langkah yang telah diambil.
“Sejauh ini sudah ada efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja harian (daily worker),” ungkapnya.
Lebih lanjut, pemanfaatan segmen pasar lain seperti travel agent, corporate, dan FIT (leisure guest) menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis perhotelan.
Harapan terhadap Kebijakan Pemerintah
“Agar sektor perhotelan tetap bertahan dan kembali berkembang, kami berharap pemerintah lebih aktif dalam mendukung industri pariwisata dan MICE melalui kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan sektor ini,” harapnya.
Sebagai informasi, kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2022 tentang Penghematan Anggaran Pemerintah, yang menginstruksikan efisiensi dalam belanja barang dan jasa, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas dan rapat di hotel.
Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/2020 mengatur efisiensi anggaran belanja pemerintah dengan lebih banyak mengarahkan kegiatan pertemuan ke fasilitas milik pemerintah.
Dengan adanya kebijakan ini, hotel perlu semakin kreatif dalam beradaptasi agar tetap bertahan di tengah perubahan kebijakan anggaran pemerintah.
